Mengenal Pajak Penghasilan (PPh 21) yang Ditanggung Perusahaan

Mengenal Pajak Penghasilan (PPh 21) yang Ditanggung Perusahaan

Daftar isi: [Tampil]
Seseorang atau sekelompok orang yang sudah terikat kerja baik baik dengan pemerintah, perusahaan atau badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut dikenal dengan istilah PPh 21.

Berdasarkan peraturan dan ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diatur didalam butir nomor PER-32/PJ/2015 bahwa yang dimaksud PPh 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan.

Baca juga: 3 Sistem Pemungutan Pajak bedasarkan Kep-425/pj/2019 

Penghasilan yang dimaksud baik berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan jabatan, jasa, pekerjaan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Pembayaran, penyetoran atau pemotongan pajak PPh 21 ini biasanya terdiri dari dua metode yaitu metode pemotongan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Artinya tempat kerjanya tidak memotong pajak yang dibebankan secara otomatis, melainkan ia harus membayar dan menyetor pajak sendiri dalam satu tahun pajak.

Sementara metode yang kedua yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Artinya pemberi kerja langsung memotong pajak karyawan dan menyetorkan ke direktorat jenderal pajak. Lantas, untuk PPh 21 yang ditanggung perusahaan apa ini artinya?

Mengenal PPh 21 yang Ditanggung Perusahaan

Oke, mari kita mengenal PPh 21 yang ditanggung perusahaan. PPh 21 yang ditanggung perusahaan berarti bahwa pajak karyawan dibayarkan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Jadi pemotongan, penyetoran semuanya dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja dan tidak terdapat kewajiban bagi karyawan untuk melakukan pembayaran pajak.

Mengenal pajak pph 21 yang ditanggung perusahaan
Mengenal pajak pph 21 yang ditanggung perusahaan

Satu hal yang Anda harus ingat bahwa pihak yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang dibebakan bukan karyawan, melainkan suatu bendahara pemerintah atau sebuah perusahaan.

Didalam perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh pihak keuangan yang ditunjuk. Bagian keuangan itulah yang memiliki wewenang atas pembayaran upah, honorarium, gaji dan serta pembayaran yang lainnya.

Akan tetapi tidak semua penghasilan dipotong oleh PPh pasal 21. Lantas, apa sajakah jenis – jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21?

Jenis – jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21 diantaranya:

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik itu penghasilan teratur atau penghasilan yang tidak teratur.
  • Penghasilan yang didapatkan oleh pensiunan secara teratur 
  • Penghasilan yang didapatkan berupa penghasilan tidak teratur seperti uang pesangon atau tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak seorang pegawai dinyatakan berhenti bekerja. 
  • Penghasilan freelance atau pekerja lepas seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan,  atau upah borongan. 
  • Imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai seperti halnya fee, honorarium, komisi atau imbalan sejenis yang diberikan karena jasa yang sudah dilakukan. 
  • Imbalan bagi peserta kegiatan seperti halnya uang representasi, uang saku, hadiah, honorarium, atau imbalan dalam bentuk apa saja. 
  • Imbalan atau honorarium yang bersifat tidak menentu atau tidak teratur yang didapatkan oleh anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di suatu perusahaan yang sama. 
  • Berbagai potensi penghasilan seperti halnya jasa produksi, tantiem, bonus, gratifikasi atau berbagai jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang didapatkan oleh seorang mantan pegawai.
  • Penghasilan yang sebenarnya merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan program pensiun yang masih memiliki status sebagai pegawai. 

Dalam mengenal PPh 21, hal lain yang juga Anda harus tahu adalah berapa besaran PPh yang dibebankan. Besaran dari tarif PPh pasal 21 berbeda – beda dan pemungutan atau nilainya didasarkan atas besarnya dari jumlah penghasilan.

Jadi jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif dari PPh pasal 21 yang ditanggung adalah mencapai kisaran angka 5%. Sementara jika penghasilan Anda diatas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, maka besarnya tarif PPh 21 yang dibebankan sebesar 15%.

Sementara jika penghasilan seorang wajib pajak berada diatas angka 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, maka tarif yang dibebankan adalah mencapai 30%. Sementara jika penghasilan Anda diatas 500 juta rupiah, maka besarnya potongan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan sebesar 25%.

Cara Menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang dikurangi PTKP akan menghasilkan penghasilan netto atau penghasilan kena pajak (PKP).

Nah, maka proses penghitungan PKP dapat segera dilakukan. Jika angka atau nilai PKP sudah diketahui, maka tentu besaran pajak penghasilan dapat dihitung. Tata cara penghitungan pajak penghasilan tersebut melalui ketentuan berikut ini:

  • Penghasilan bersih kurang dari angka 50 juta rupiah tarif pajaknya mencapai 5%
  • Penghasilan bersih antara kisaran 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah maka akan dikenai pajak sebesar 15%
  • Penghasilan bersih antara 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan dikenai pajak penghasilan sebesar 25%
  • Sementara untuk penghasilan bersih diatas 500 juta rupiah akan dikenai tarif pajak mencapai 50%.

Jadi, penghasilan yang dikenai pajak adalah penghitungan dari penghasilan kena pajak dikali presentase pajak yang dibebankan untuk orang atau wajib pajak yang bersangkutan. Itulah informasi untuk Anda tentang PPh 21 dan mengenal PPh 21 yang ditanggung perusahaan. Semoga informasi diatas menjadi informasi yang bermanfaat dan menginspirasi Anda.

Post a Comment

0 Comments